Ratifikasi Konvensi ILO 176

Ancaman kecelakaan kerja di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat tinggi. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus bekerja bersama untuk mengurangi tingkat kecelakaan, gangguan kesehatan, dan kematian akibat kerja, khususnya di industri-industri beresiko tinggi seperti konstruksi dan manufaktur.

Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO) melaporkan setiap tahunnya rata-rata terjadi 317 juta kecelakaan kerja di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 321 ribu diantaranya merupakan kecelakaan kerja yang bersifat fatal. Bahkan, setiap tahun diperkirakan lebih dari 2 juta orang meninggal dunia akibat penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Padahal, masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ini juga berkaitan dengan efisiensi bisnis.

Data ILO menunjukkan setiap tahun Indonesia menderita kerugian hingga 4% dari pendapatan domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 280 triliun akibat kecelakaan kerja. Namun penanganan aspek K3, kesadaran maupun perilaku K3 masih sangat lemah.

Terkait kecelakaan yang sering menimpa pekerja tambang, bahwa ada batasan dimana kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan dapat diterima. Namun yang paling penting adalah mengakui secara jujur resiko apa saja yang mungkin terjadi sehingga dapat mengelolanya sebaik mungkin.

Satu hal yang perlu diingat, bahwa kejujuran merupakan bagian penting dari pengelolaan K3 karena tanpa itu hanya akan bersembunyi di balik kertas-kertas dokumen belaka. “Harus dibedakan antara organisasi yang benar-benar baik dalam pengelolaan K3-nya, dengan organisasi yang hanya di atas kertas dinyatakan baik,”.

Hal yang paling mendasar bahwa masih ada budaya untuk menyalahkan faktor ‘human error’ atau kesalahan pekerja, tanpa adanya kesadaran untuk secara terbuka mengakui akar permasalahan mulanya. Misalnya ketika seseorang jatuh saat hendak membuka jendela yang letaknya tinggi, pasti orang itu akan disalahkan karena memanjat tanpa menggunakan tangga yang aman.

Padahal, jika jujur diakui, mungkin akar permasalahan awalnya ada pada kondisi ruangan yang sirkulasi udaranya kurang baik sehingga memaksa orang itu untuk membuka jendela. Oleh karena itu, pemahaman akan resiko K3 yang sebenarnya dan bagaimana mengelolanya menjadi hal yang amat penting.

Sejatinya, tak perlu menunggu terjadinya kecelakaan untuk memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Baik pemerintah, pengusaha, serta para pekerja sendiri punya peran penting yang harus dimainkan.

Ironisnya, pemerintah justru memperparah nasib buruh tambang, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2005 tentang jam kerja pekerja tambang. Dalam regulasi itu disebutkan, pekerja tambang bisa bekerja selama 12 jam per hari selama 10 minggu berturut-turut.

“Ini sangat membahayakan K3 pekerja tambang yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 dan konvensi ILO Nomor 176/1995 tentang Keselamatan Pekerja Tambang,”.

Pemerintah melindungi perusahaan pertambangan `nakal` dengan tidak diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 176. ”Faktanya, konvensi ILO nomor 176 tidak pernah diratifikasi, padahal resiko pekerja tambang ini sangat besar. Konvensi mensyaratkan adanya jalur evakuasi alternatif

Pemerintah Indonesia didesak untuk meratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organisation) Nomor 183 dan 176 yang mengatur tentang keselamatan kerja, khususnya di sektor pertambangan.

DPP FPE KSBSI menginisiatifi, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 176  terkait kecelakaan yang terjadi di sektor tambang bawah tanah seperti “Big Gossan” di Papua, yang menewaskan 28 pekerjanya, pertengahan Mei 2013.   

Musibah seperti di Big Gossan dapat terjadi karena pemerintah enggan meratifikasi konvensi ILO Nomor 183 dan 176, yang mengatur soal keselamatan kerja, khususnya di industri pertambangan.

Tambang Emas yang ada di Indonesia harus menerapkan standar tinggi untuk K3, yang dikenal dengan “Golden Safety Rules”. Termasuk dengan mewajibkan penggunaan Alat Pengaman Diri untuk semua karyawan, dan melakukan analisa keselamatan di setiap bidang pekerjaan tanpa sedikit pun Lost Time Injuries (LTI) atau kehilangan waktu akibat kecelakaan (Zero LTI).

Berbagai fasilitas pada tambang harus dikelola, dibangun di bawah kontrol para ahli dan profesional di bidang konstruksi. Sarana yang dibangun antara lain pabrik pengolahan, dam penampungan material sisa proses, instalasi pemurnian air sisa proses, dam sedimen, jaringan listrik, dan fasilitas penambangan lainnya.

AFFILIASI
VIDEO
DINAMIKA PERTAMBANGAN INDONESIA

Dipublish Oleh: Ditjen Minerba TV

Aksi Tolak Omnibuslaw FPE MOROWALI

Dipublish Oleh: HARDIMAN HAKIM

MARS FPE KSBSI

Dipublish Oleh: Fuzi Setya

KAMPANYE